50 Persen Warga Medan Utara Miskin

Diskusi Tribun Medan Bersama Presidium Masyarakat Medan Utara



"Di Medan Utara itu terdapat 400 pabrik dan perusahaan dengan beragam core bisnis. Juga ada Pelabuhan Internasional, Bea Cukai dan banyak lembaga lain. Tapi ironisnya pembangunan, kesejahteraan dan pendidikan di kawasan itu tertinggal. Menurut data BPS 2010, dari jumlah penduduk miskin di kota Medan 30 persennya itu di Medan Utara," kata Saharuddin, Direktur Eksekutif Presidium Masyarakat Medan Utara (PMMU).

Saharuddin mengungkapkan fakta ketertinggalan itu dalam Diskusi Pagi di Harian Tribun Medan, Jl Gatoto Subroto, Medan, Sabtu (5/11).

Presidium Masyarakat Medan Utara (PMMU) berdiri sejak 31 Agustus 2006 mempunyai visi Mendorong Percepatan Pembangunan Menuju Pembentukan Daerah Otonom Baru Pemko Medan Utara. Hal ini PMMU lakukan sesuai dengan PP 78/2007 tentang pemekaran Medan Utara (MU).

Atas dasar itulah PMMU, mewakili warga Medan Utara menuntut janji Wali Kota Medan dan Wakil Wali Kota Medan untuk membangun daerah pinggiran Kota Medan. Menurut PMMU, sejak kepemimpinan Abdillah-Ramli sampai Rahudman-Eldin, wilayah mereka justru tertinggal.

"Sejak masa kepemimpinan Abdillah sampai ke Rahudman, belum ada pembangunan monumental lagi di Medan Utara," kata Saharuddin yang hadir bersama empat rekannya.

Pembangunan nyata di Medan Utara terakhir kali dialami saat era Wali Kota Medan Bachtiar Djaffar di tahun 1990-an. Kala itu Bachtiar membangun jalan di sepanjang Sungai Deli, dan membangun perumahan khusus nelayan. Padahal saat itu alokasi dana pembangunan untuk Medan Utara hanya lima persen dari APBD Kota Medan.

"Banyaknya industri di Belawan menghasilkan triliunan rupiah, namun sangat disayangkan dana dari bisnis tersebut mengalir langsung ke pusat, dan kembali lagi ke Medan hanya satu persen saja." kata Saharuddin.

Hal ini dikarenakan, sambung Saharuddin lemahnya fungsi kontrol dan kinerja DPRD Kota Medan khususnya DPRD dapil V, dan minimnya kontribusi BUMN dan BUMD terhadap pembangunan Infrastruktur di MU.

Berdasarkan data BPS tahun 2010, saat ini Medan Utara memiliki empat kecamatan. Dengan luas 107,28 km persegi dan penduduk 436.851 jiwa. Angka ini lebih luas dan lebih banyak dibanding Kota Sibolga (luas 10,77 Km persegi dan 87.260 jiwa), atau Kota Pematang Siantar yang hanya 79,99 Km persegi dan 227.551 jiwa.

Dari 436.851 jiwa penduduk Medan Utara hampir 50 persen berada di garis kemiskinan. Mereka miskin karena tertinggal secara pendidikan, sehingga tak bisa bersaing dan mengubah nasib.

" Di Belawan, jika orang tua nelayan maka anaknya pasti juga nelayan. Karena pendidikan rendah mereka tak bisa mengubah nasib, kalah bersaing dengan pendatang. Harus diputus mata rantai ini jika ingin bangkit," tambah Saharuddin.

Pendidikan rendah bukan karena keinginan warga. Tapi memang negara tak membangun sekolah yang cukup dan representatif. Bahkan Balai Latihan Kerja yang dapat menjadi pusat melatih anak-anak putus sekolah agar jadi terampil pun tak ada.

PMMU saat ini terus melakukan lobi-lobi politik agar Medan Utara dapat berdiri sendiri. Tahun 2014 saat Pemilu akan menjadi momentum untuk mengegol cita-cita ini.

" Kami bukan benci Rahudman. Kami bukan ingin lepas dari Indonesia. Tapi kami hanya ingin masyarakat Medan Utara sejahtera. Apalagi percepatan pembangunan tak pernah terwujud. Hanya janji-janji saja," tegas Saharuddin.

Untuk jalan tengah, jika memang pemekaran sangat berat terwujud PMMU menawarkan Otonomi Khusus sebagai jalan tengah. Adanya otonomi khusus diharapkan dapat membuat dana pembangunan Medan Utara lebih diprioritaskan.

Jika berhasil, PMMU juga tak menginginkan kekuasaan.Seperti yang banyak ditudingkan banyak orang kepada mereka. " Sama sekali tak terbersit untuk berkuasa. Ini murni untuk kemajuan warga Medan Utara. Jika berhasil silakan orang lain yang memegang amanahnya," pungkas Saharuddin. (akb/em)



Tulisan ini pernah terbit di Harian Tribun Medan, 6 November 2011