Kampanye Kondom Harus Lebih Tegas

Diskusi Bersama Galatea dan Tips Medan



PERKEMBANGAN penyakit HIV/AIDS di Medan dan Sumatera Utara semakin memprihatinkan. Saat ini Sumatera Utara menduduki posisi tujuh terbanyak penderita HIV/AIDS di Indonesia.

Dari data Dinas Kesehatan Sumatera Utara 559 orang tewas akibat HIV/AIDS di Sumatera Utara sepanjang tahun 2011. Dan jumlah penderita telah mencapai 7.059 orang, dengan Kota Medan sebagai pencatat penderita tertinggi.

Untuk membahas masalah seputar penyakit yang belum ada obatnya itu, dua aktifis pemerhati HIV/AIDS yakni Gita Kencana dari Tim Intervensi Perubahan Perilaku Sumut (TIPS) dan Amri Yahya Program Manager Galatea berkenan berbagi informasi dalam diskusi di kantor redaksi Harian Tribun Medan, Jl Gatot Subroto No 449 D-G, Medan, Sabtu (14/1).

Terkait Perda penanggulangan HIV/AIDS yang disahkan DPRD Medan pada 23 Desember 2011 lalu, Amri Yahya yang akrab dipanggil Chanda menyatakan mereka justru belum menerima salinan Perda yang disahkan.

Meski dalam beberapa pasal masih banyak yang belum tegas mengatur soal pencegahan HIV/AIDS, namun Chandra tetap mensyukuri Medan akhirnya memiliki peraturan daerah HIV/AIDS.

" Dengan adanya perda ini, tentu akan ada penganggaran bagi upaya kampanye, pencegahan dan pengobatan HIV/AIDS. Ini langkah bagus, sebab selama ini LSM dan penggiat yang bergerak di bidang ini justru banyak didanai lembaga asing," kata Chandra.

Beberapa waktu lalu, Perda ini juga mendapat sorotan. Sebab dalam salah satu pasalnya, yakni pasal 12 ayat 3 mengatur soal pemeriksaan kesehatan berkala bagi karyawan hotel, pegawai tempat hiburan, kos-kosan dan tempat berisiko tinggi lain.

Atas pasal ini, Gita menyatakan pemeriksaan kesehatan untuk kategori di atas sebenarnya titik kompromi karena di Medan memang tidak ada lokalisasi resmi. Meski faktanya, sebenarnya banyak terjadi transaksi seksual di hotel (terutama yang memiliki fasilitas panti pijat), dan tempat hiburan malam.

"Namun, sebaiknya dilihat juga. Apakah SDM dan dana pemerintah mencukupi untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan secara berkala itu," kata Gita diplomatis.

Meski mensyukuri Medan yang telah memiliki perda, namun Gita justru menyarankan agar pemerintah lebih fokus pada sosialisasi pencegahan. Misalnya dengan mengkampanyekan jangan tukar menukar jarum suntik dan kampanye kondom.

Chandra menambahkan, untuk penularan HIV/AIDS lewat jarum suntik sebenarnya sudah sangat jauh berkurang. Sekarang angka HIV/AIDS justru banyak disumbang oleh hubungan seksual. Sehingga kampanye pemakaian kondom jadi solusi yang mau tak mau harus terus digiatkan dikalangan wanita pekerja seksual (WPS), waria, dan pelanggan jasa seksual.


" Hanya masalahnya, kampanye kondom ini sering terkendala masalah budaya. Masyarakat sering salah kaprah, menganggap kampanye kondom sebagai upaya melegalkan hubungan bebas. Padahal bukan itu maksudnya," tegas Chandra.

Selain masalah budaya, menurut Gita kampanye kondom kerap gagal karena para WPS dan Waria sering takut membawa alat kontrasepsi karet ini saat dinas. Pasalnya, saat razia polisi sering menjadikan kondom yang ditemukan di tas WPS dan waria sebagai barang bukti.

Chandra menimpali, di Thailand meski pemerintah melegalkan prostitusi namun jumlah penderita HIV/AIDS terus menurun. Hal ini karena pemerintah secara tegas mengatur agar para WPS , waria juga pelanggan seks harus mau memakai kondom. Jika menolak, mereka biasanya akan dikenai sanksi.

" Inilah yang membuat kampanye pencegahan di kalangan pekerja seksual tak sesukses di kalangan pecandu narkoba. Dan memang pemerintah harus lebih serius dan tegas soal ini," harap Gita yang mencontohkan keberhasilan program kondom 100 persen di Bukit Maraja Simalungun karena didukung ketegasan pemerintah kabupaten. (cr1/em)
Tulisan ini pernah terbit di Harian Tribun Medan, 15 Januari 2012